Pulau Pasir Dekat Rote-Ndao Milik Australia


Kupang, Kompas - Pulau Pasir yang berdekatan dengan Kabupaten Rote-Ndao di Nusa Tenggara Timur adalah milik Australia. Sebelumnya, pulau ini diklaim masyarakat adat Rote-Ndao sebagai milik RI karena terdapat kuburan nenek moyang warga Rote-Ndao dan ada kesamaan budaya dengan sebagian besar masyarakat NTT.

Hal itu ditegaskan Kepala Subdirektorat Identifikasi Pulau-Pulau Kecil dan Terluar Departemen Kelautan dan Perikanan Didi Sadili pada acara "Sosialisasi Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar" di Kupang, Senin (4/12), ketika menjawab pertanyaan peserta seminar soal kepemilikan pulau tersebut.

"Saat penyerahan wilayah kedaulatan kepada RI, Pemerintah Kolonial Belanda tidak menyertakan pulau itu. Sementara saat penyerahan oleh pemerintahan Inggris kepada Australia mereka menyertakan Pulau Pasir. Pulau itu dekat dengan Australia. Oleh karena itu, kita tidak perlu lagi mempersoalkan status pulau itu," katanya.

Selama ini masyarakat adat Rote-Ndao mengklaim pulau itu sebagai milik RI. Sejak lama pulau itu menjadi tempat pencarian ikan bagi nelayan Rote Ndao dan daerah lain di Indonesia. Mereka telah menyampaikan bukti-bukti kepemilikan ke Pemda NTT.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Alor Erna Dasilva mengatakan, penentuan status pulau-pulau kecil terluar tidak hanya berpatokan pada sejarah penyerahan kedaulatan RI dari Belanda kepada Indonesia. Menurut dia, hal itu harus memerhatikan faktor sosial, budaya, adat istiadat, dan masyarakat yang berdiam di pulau itu. Unsur ini paling penting ketimbang dokumen penyerahan kedaulatan dari penjajah. Belum tentu warga daerah itu memiliki adat dan budaya yang sama dengan negara pemiliknya.

Selama ini para nelayan yang masuk ke wilayah Pulau Pasir selalu ditangkap pihak Australia. Saat ini sudah lebih dari 2.500 nelayan Indonesia, di antaranya ratusan nelayan NTT, yang ditangkap aparat Australia dengan alasan melanggar wilayah perbatasan.

"Nelayan kita merasa masih berada di dalam batas wilayah RI, sementara Australia menilai nelayan kita sudah memasuki wilayah mereka," kata Dasilva.

Batas wilayah perairan RI dengan negara-negara lain, seperti Australia, Timor Leste, Papua Niugini, Filipina, Malaysia, dan Singapura perlu disosialisasikan kepada seluruh nelayan di daerah yang berbatasan itu.

Menurut Didi Sadili, Indonesia memiliki 92 pulau kecil terluar dan terpencil, 36 sudah dihuni, 56 belum. "Tidak benar ada pulau yang belum diberi nama. Semua pulau sudah punya nama sesuai adat, tradisi, dan budaya masyarakat sekitarnya," katanya.

Agar pulau-pulau itu dapat dikembangkan secara terpadu, pemerintah sedang mengusahakan provinsi yang terdiri atas pulau-pulau, seperti Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Maluku, Kepulauan Riau, dan Maluku Utara. (KOR)

Indonesia, it is closer to Indonesia than to Australia. Plus, Indonesian fishermen already visited these atolls long before Captain Cook was even born, there are even graveyards of Indonesian fishermen there.

Until today, thousands Indonesian fishermen regularly land on these atolls every year to rest and look for fresh water. Unfortunately, they are often harassed by Australian Customs.

whats the point of Australians Claiming it if there's no Australians there?

^ cuz it was claimed by some British captain named Ashmore and Cartier back in 1820s.

Sigh, island per island taken... I bet in some hundred years there will be only one island in Indonesia... Java.

^ Don't worry, all of the former Netherlands Indies (ie the original territory claimed upon our independence in 1945) still belongs to Indonesia. Some outlying places such as East Timor, Sipadan-Ligitan, and Pulau Pasir (Ashmore and Cartier Reefs) may not be ours yet, but we could get these places once we are stronger and when the opportunity arise.

well,,i'm confused bout this..from the name..it's so indonesia..and it's so near indonesia..but now it belongs to oz..
i'm sad..this is the second time after we lost sipadan ligitan huh??
Indonesia wmust treat all its island if it doesn't want to lose more island..
and we nee more ahli hukum kelautan..karena yang ngerti tentang itu..yang bener2 ahli setahuku cuma satu orang...sedih deh..

I say no. East Timor was never ours and we took it to feed the interest of the west. Let them be, trade with them economically, be a friend to them. It's better to be economically dominant of the country then to retake it. All to economic benefit without burdening the taxpayers.

We already economically dominate East Timor, ie Indonesia is East Timor's sole export destination while 85% of its imports came from Indonesia.



By all means of justice, Pulau Pasir (Ashmore and Cartier Reefs) belong to Indonesia. It's just because the place was not claimed by Netherlands that it is now Australian.

So, why would you want East Timor to come back to Indonesia? It was never part of Indonesia and the only reason we incorporated it was because of the inflated threat of communism. If they don't wan't to be part of Indonesia, we should not forced them. The current situation is good, we get lots of economic benefit without having to subsidies the area. Plus, we don't get blame for anything bad happening in that country.

You're right, let East Timor wallow in poverty.

@ purnomor,,kan sesuai kesepakatan,,yang menjadi bagian RI adalah wilayang yang dijajah (yeah..at least diakui oleh netherland), jadi sebenernya sih kalo dilihat dari aspek itu ya..ga salah itu ga dimasukin ke wilayang indonesia.
tapi kalo indonesia merawat pulau tersebut dan warganya jugamengakui indonesia sebagai negaranya,,ada yang salah kalo pulau ini diberkan ke australia,,kecuali australia yang melakukan itu.

TNI AL TINGKATKAN KERJASAMA DENGAN ANGKATAN LAUT AUSTRALIA

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) dengan Angkatan Laut Australia (Royal Australian Navy/RAN), akan terus meningkatkan kerjasama pengamanan di wilayah perbatasan laut kedua negara.

"Seperti diketahui, wilayah perbatasan laut kedua negara masih banyak terjadi kegiatan ilegal seperti penangkapan ikan ilegal, penyelundupan dan pelanggaran wilayah," kata Kepala Dinas Penerangan Mabes TNI-AL Laksamana Pertama Slamet Yulistiyono menjawab ANTARA di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan, tingginya angka kegiatan ilegal di wilayah Timur Indonesia dan perbatasan laut RI-Australia membuat kedua pihak harus membangun kerjasama yang konstruktif dalam berbagai bidang, seperti patroli bersama, pertukaran perwira, serta latihan bersama angkatan laut kedua negara.

"Selama ini, meski hubungan politik kedua negara kerap mengalami pasang surut namun hubungan militer terutama angkatan laut kedua negara berjalan baik dan terus mengalami peningkatan," ujar Slamet.

Pada pertengahan November 2006, TNI-AL dan RAN menggelar latihan bersama bersandikan Cassowary Exercise (Cassoex) 2006 di Darwin, Australia.

Dalam kegiatan itu, dilibatkan empat kapal perang masing-masing dua KRI dari jajaran Koarmatim yakni KRI Layang-801 dikomandani Mayor Laut (P) Dato Rusman dan KRI Kakap-811 yang dikomandani Kapten Laut (P) Rio Muko.

Sedangkan dua kapal perang dari Australia yakni HMAS Albany-86 dengan komandan LCDR Jasson Hunter serta HMAS Dobbo-214 yang dikomandani LCDR Mitchel Edwards.

Cassoex 2006 yang digelar selama satu pekan diawali dengan geladi lapang dari perairan Darwin, Australia pada pertengahan Nopember 2006 hingga bergerak sampai Tennau Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT),

Materi latihan selama kapal berlayar dari Darwin, Australia menuju Kupang, NTT itu meliputi latihan menembak baik siang maupun malam hari dengan sasaran kapal permukaan atas air, udara, manuver kapal-kapal.

Materi lainnya yaitu kesigapan prajurit untuk menempati pos-pos tempur, latihan pembekalan dan kerjasama taktis pemeriksaan di laut, patroli bersama dan kerjasama taktis pertolongan kecelakaan di laut.

"Selain meningkatkan profesionalisme, kemampuan dan ketrampilan prajurit angkatan laut kedua negara, kegiatan juga dimaksudkan untuk meningkatkan hubungan kerjasama kedua negara yang lebih baik," kata Slamet.

Sumber: ANTARA


PANGLIMA TNI : TNI TETAP KONSERN AMANKAN PULAU TERLUAR

Ambon - Panglima TNI, Marsekal Djoko Suyanto, menegaskan TNI tetap konsern dan peduli untuk mengamankan wilayah pulau-pulau terluar karena merupakan beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang harus dijaga.

"Kita akan kaji dari sekian pulau terluar, mana yang harus dibangun pos pengamannya dan ditempatkan pasukan dan mana yang tidak usah dijaga dan hanya dipasang bendera Merah-Putih saja," kata Panglima TNI di Ambon, Rabu.

Panglima TNI yang berkunjung ke Abmon selama dua hari untuk merayakan Natal Pemprov, TNI/Polri dan masyarakat Maluku, Rabu (27/12) malam menegaskan, pengkajiannya akan dilakukan bersama antara TNI-AD, TNI-AU dan TNI-AL pulau mana saja yang dari sisi intelijen dan aspek keamanan, perlu dijaga.

"Tidak mungkin kita menempatkan personel di seluruh pulau terluar dan terdepan dari negara ini, tetapi harus dilihat prioritasnya," katanya yang didampingi Kasad, Jenderal TNI Djoko Santoso, Kasal Laksamana TNI Slamet Soebijanto serta Kasau, Marsekal TNI Herman Prayitno itu.

Ia mengakui, pulau terluar di Indonesia merupakan beranda depan NKRI yang perlu dilindungi karena rentan dan rawan sengketa, di mana pengamanannya perlu ditingkatkan sehingga tidak terulang kasus Sipadan-Ligitan yang lepas ke tangan Malaysia maupun Pulau Ambalat yang juga nyaris direbut negara tetangga itu.

Ditanya tentang modernisasi peralatan tempur milik TNI yang dinilai masih tertinggal, Djoko Suyanto yang didamping sejumlah perwira TNI dari ketiga angkatan itu, mengaku menginginkan TNI maju dan besar serta kuat.

"Kita hidup dalam sistem ketatanegaraan, di mana negara sedang memprioritaskan peningkatan kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan masyarakat. Namun masalah modernisasi peralatan juga tetap dipikirkan karena semua pihak ingin negara kita maju dan tangguh sistem pengamanannya," katanya.

Ia menambahkan, masalah kodernisasi peralatan tempur milik TNI tidak dilupakan dan telah dibicarakan dengan Komisi I DPR-RI, di mana sudah ada rencana makro yang diprioritaskan dari tahun ke tahun.

Sumber : ANTARA

The atolls are uninhabited, there are only seasonal human visitors: Indonesian fishermen taking rest or looking for water before fishing in Australian waters.

As Indonesia/Indonesians want Australia/Australians to respect her sovereginty, then Indonesia/Indonesians should also respect our sovereginty. For whatever reason the islands belong to Australia and the surrounding fishing areas as well, as such anyone fishing or landing on the island is doing it illegally. If you feel this is wrong then rather then talking of "taking" the island, Indonesia should negotiate for them or negotiate for Indonesian fishermen to legally land on the islands for water and fishing.

Mas pur..sepengetahuan saya,,kalo pulaupasir itu emang ga ada penghuninya..dan secara de jure emang ga pernah di klaim belanda. statusnya dia jadi pulau internasional. nah,,mungkin dalam kasus ini australia merasa mengurusi pulau tersebut..makanya dia merasa berhak memilikinya..
aku kurang mengikuti berita tentang ini juga sih...jadi ga terlalu ngerti duduk perkaranya.