Berburu Harta Soeharto Inc
M Fadjroel Rachman
Kompas; 26 Maret 2007

Anda pasti percaya karena tidak mungkin mantan presiden berbohong sampai dua kali bukan? Tetapi sekarang Anda pasti terkejut, harta siapakah senilai 36 juta euro atau Rp 435 miliar yang dibekukan Banque Nationale de Paris (BNP) Paribas cabang Guernsey oleh Finance Intelligence Service, pengawas pergerakan uang di Inggris? Dana tersebut dicurigai milik Soeharto!

Garnet Investment Limited milik Tommy Soeharto sekarang berebut dengan Pemerintah Indonesia melalui Pengadilan Distrik Guernsey, Inggris. Namun, uang "Tommy Soeharto" sebesar Rp 90 miliar atau 10 juta dollar AS yang juga dibekukan oleh BNP Paribas cabang London sudah ditransfer melalui rekening Direktorat Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Perundang-undangan, yang "dipinjamkan" Menteri Yusril Ihza Mahendra, mantan penulis pidato (ghost writer) Soeharto, dan diurus kantor pengacara miliknya, Ihza & Ihza. Pada Februari 2005, uang tersebut mengalir ke rekening negara tersebut ketika Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin Hamid Awaludin.

Tampaknya, semua uang, baik di London maupun Guernsey, adalah uang yang ditransfer Tommy Soeharto pada 22 Juli 1998 senilai 60 juta dolar AS, dua bulan setelah Soeharto lengser pada 21 Mei 1998. Kenapa BNP Paribas Guernsey ngotot menahannya, dan Pemerintah Indonesia ngotot mengambil alih, Marty Natalegawa, Duta Besar Indonesia di Inggris, mengatakan kepada Financial Times (22/1) bahwa "the money is beneficially owned by the Republic of Indonesia because it was obtained by corrupt use of power during the Soeharto era."

Harta Soeharto Inc

Kerajaan bisnis Tommy, bagian dari Soeharto Inc, bagaikan laba-laba raksasa, berkembang di antaranya dengan perlindungan Soeharto melalui Inpres No 2 Tahun 1996 dan Keppres No 42 Tahun 1996 tentang Mobil Nasional, atau Keppres No 8/1980 tentang Tata Niaga Cengkeh. Masyarakat Transparansi Indonesia pada 1999 mengkaji ada 79 keppres berindikasi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), yang dikeluarkan Soeharto dari 528 keppres rezim Soeharto-Orde Baru pada periode.

Perusahaan induk Tommy Soeharto adalah PT Humpuss, memiliki 48 perusahaan di dalam negeri pada industri perdagangan, produk metal, kehutanan, kimia, makanan dan minuman, jasa, properti/perkantoran/perbelanjaan, konstruksi, transportasi dan otomotif, farmasi, dan keuangan. Sementara itu, di luar negeri, 14 perusahaan tersebar di Singapura, Panama, Liberia, Hongkong, dan Cayman Islands. Nama-nama perusahaan tersebut tercatat sebagai bukti hukum ketika terjadi gugatan Soeharto terhadap majalah Time, yang dimenangi Time (Penerbit Buku Kompas, 2001). Perusahaan Garnet Investment Limited berbasis di Tortola, British Virgin Islands, belum tercatat di dalamnya.

Ada beberapa pola penyelamatan harta Soeharto Inc pascalengsernya Soeharto. Pertama, membuat perusahaan baru di dalam dan luar negeri. Kedua, menitipkan uang kepada para konglomerat atau pengusaha sahabat keluarga. Ketiga, membeli saham perusahaan lain di pasar modal dalam dan luar negeri. Keempat, mematikan perusahaan lama dan memindahkan asetnya ke perusahaan baru. Kelima, menyimpan aset tunai ke perbankan atau lembaga keuangan asing dengan nama rekanan asing atau perusahaan baru seperti Garnet Investment Limited.

Soeharto Inc memiliki sekitar 350 perusahaan di dalam dan luar negeri. Pemiliknya enam anak Soeharto dan satu cucu, yaitu Siti Hardiyanti Rukmana, Sigit Harjojudanto, Bambang Trihatmodjo, Siti Hediati Harijadi, Hutomo Mandala Putra, Siti Hutami Endang Hadiningsih, dan Ari Harjo Wibowo (cucu).

Sikap mendua

BNP Paribas cabang Guernsey dan Finance Intelligence Service berjasa besar membuka ingatan kita tentang kejahatan korupsi Soeharto Inc yang secara sistematis dilupakan oleh pihak eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Bahkan Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI dan Ketua Umum Partai Golkar, mengatakan bahwa harta Tommy Soeharto tidak bermasalah, mendahului keputusan Pengadilan Distrik Guernsey.

Nah, di tengah sikap mendua para pejabat tinggi terhadap Soeharto, dari pembelaan Jusuf Kalla atas asal-usul harta Soeharto Inc dan Jaksa Agung yang sudah mengeluarkan SKP3 untuk Soeharto, tentu publik sangat sangsi terhadap tekad Jaksa Agung memburu harta Soeharto Inc. Di tengah kesangsian tersebut, berapakah sebenarnya nilai harta Soeharto Inc yang perlu diburu?

Transparency International menempatkan Soeharto sebagai pemimpin politik terkorup di dunia, perkiraan korupsi senilai 35 miliar dollar AS (2004), Newsweek (Januari 1998) memperkirakan 40 miliar dollar AS, dan majalah Forbes menobatkan Soeharto sebagai orang terkaya keempat di dunia (28 Juli 1997). Perkiraan moderat harta Soeharto Inc adalah 60 miliar dollar AS plus bunga tentu saja!

Jadi, uang di Guernsey dan London hanya uang recehan bagi Soeharto Inc. Jika uang 10 juta dollar AS dari BNP London sudah kembali ke Indonesia, di mana sekarang disembunyikan? Jika berada di bank pemerintah atau swasta di Jakarta, kenapa tidak dikejar oleh Jaksa Agung? Tentu lebih mudah mengejar dan mengambil alihnya daripada di luar negeri? Bukankah aset Soeharto Inc bertaburan di Indonesia, di Jakarta saja dengan mudah siapa pun bisa menunjuknya secara langsung.

Apabila harta Soeharto Inc di dalam negeri tidak diburu, Jaksa Agung akan membenarkan pepatah "kuman di seberang lautan nampak, sedangkan gajah di pelupuk mata tidak nampak". Jangan tanggung, jangan kepalang, mari kita berburu semua harta Soeharto Inc di dalam dan luar negeri—seperti dilakukan Pemerintah Filipina terhadap harta Marcos—untuk kesejahteraan rakyat Indonesia yang digulung bencana, busung lapar, dan kemiskinan. Tentu hasilnya tidak untuk membantu 550 anggota DPR yang sedang berpesta laptop, atau studi banding ke luar negeri di tengah kesengsaraan rakyat sekarang ini.

Perkara Soeharto Inc memang perkara kakap. Tak pernah terjadi di mana pun rekening pemerintah, celakanya lagi rekening Departemen Hukum dan HAM, dipakai oleh "pemimpin politik terkorup di dunia dan keluarganya", diperlakukan layaknya rekening pribadi. Ini betul-betul skandal politik paling memalukan dan penyalahgunaan kekuasaan secara telanjang!
Siapa pun yang terlibat mesti bertanggung jawab secara hukum, dan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra dan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin seharusnya mengundurkan diri/diberhentikan untuk menjaga integritas moral dan politik pemerintah.

Saatnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertindak tegas! Mungkinkah? Perombakan kabinet adalah cara terbaik saat ini. Jangan ragu, jangan bimbang, kesejahteraan rakyat lebih utama daripada sekadar kursi kekuasaan. Tidak terpilih lagi pada Pemilu 2009 karena kebijakan yang berpihak kepada rakyat adalah lebih baik daripada dikenang sebagai presiden yang mengkhianati cita-cita kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.
Saatnya SBY menjadi negarawan, bukan sekadar politisi yang medioker. Selain kewajiban kita, warga negara Indonesia, untuk tidak lupa dan tidak membiarkan pejabat negara berkongkalikong menyelamatkan harta (daripada) Soeharto Inc. Mari berburu harta Soeharto Inc!
M Fadjroel Rachman Ketua Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara Kesejahteraan(Pedoman Indonesia)

Sorry in Bahasa Indo.

Can we take it back ?

Otobiografi
Soeharto, Patriot atau "Crook"
Suryopratomo; Kompas – 11 April 2007

Tidak bisa disangkal salah satu keberhasilan yang dicapai Presiden Soeharto selama 32 tahun menjadi orang nomor satu di Indonesia adalah mengubah Indonesia dari negara miskin menjadi negara yang beranjak ke negara industri baru.

Namun, sebagai orang yang dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan pertanian, Soeharto paham betul kehidupan rakyatnya. Walaupun Indonesia hendak beranjak menuju negara industri, sebagian besar rakyat Indonesia tetap menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian.

Ketika perjalanan hidup membawa dirinya menjadi seorang tentara yang sarat dengan penugasan yang menantang dan akhirnya membawa dirinya menggapai jenjang tertinggi, yakni meraih jenderal bintang empat bahkan kemudian bintang lima, Soeharto tetap tidak lupa akan kehidupan yang sebenarnya dari rakyatnya. Demikian pula ketika kemudian arus besar politik dalam negeri pada tahun 1965 menarik dirinya ke arena politik dan pengabdian sipil, hal yang pertama dilakukan adalah melakukan perbaikan kehidupan rakyat. Kebutuhan pangan yang tidak memadai sehingga membuat tingkat inflasi melambung sampai 650 persen membuat ia tidak bisa lain kecuali yang pertama dilakukan adalah memperbaiki sistem produksi pertanian.

Bersama para ahli ekonomi dari Universitas Indonesia yang dipimpin Prof Widjojo Nitisastro dan Prof Ali Wardhana, Soeharto merancang sebuah konsep pembangunan ekonomi jangka panjang yang terprogram. Konsep pembangunan yang di zaman Presiden Soekarno berada di bawah bendera "Demokrasi Terpimpin" diubah menjadi "Garis Besar Haluan Negara" yang diterjemahkan dalam rencana pembangunan lima tahunan (repelita).

Setelah dua tahun mengemban tugas sebagai Penjabat Presiden, Soeharto menjalankan Repelita I-nya pada tahun 1969. Arah yang ingin dicapai sangatlah sederhana, yakni bagaimana bangsa Indonesia bisa memenuhi kebutuhan pangan dan juga sandang sendiri.

Pelibatan dari semua komponen bangsa dilakukan agar program pembangunan bisa berjalan dan berhasil. Mahasiswa Institut Pertanian Bogor, misalnya, dilibatkan untuk turun ke lapangan, mendampingi para petani agar bisa menjalankan program bimbingan massal.

Konsistensi dalam menjalankan program pembangunan itulah yang akhirnya membawa Indonesia menggapai swasembada pangan pada tahun 1984. Prestasi besar itu membawa Presiden Soeharto meraih penghargaan dari Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO).

Barulah setelah berhasil memenuhi kebutuhan perut, arah pembangunan bisa dilakukan ke bidang lain. Setelah itu repelita diarahkan ke bidang perumahan, pendidikan, kesejahteraan sosial, dan kemudian pembangunan industri.

Tidak tertulis

Pencapaian pembangunan ekonomi yang dilakukan Indonesia selama 32 tahun kepemimpinan Presiden Soeharto sangatlah luar biasa. Tidak hanya pujian yang diberikan, tetapi konsep pembangunan banyak yang ditiru oleh negara-negara lain.

Soeharto mengakui bahwa keberhasilannya membangun perekonomian Indonesia tidak bisa juga dilepaskan dari faktor keberuntungan. Antara lain adanya bonanza minyak pada tahun 1974 yang memungkinkan Indonesia memiliki kesempatan untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan untuk mempercepat laju pembangunan.
Sayang, landasan pembangunan yang bagus itu tidak tercatat dengan baik. Konsentrasi yang berlebihan kepada pelaksanaan pembangunan membuat semuanya seperti terlupa untuk membuat catatan tertulis yang bisa dijadikan sejarah bagaimana Orde Baru membangun perekonomian bangsa ini.

Itulah yang disayangkan oleh Soeharto. Kerja keras yang dilakukan tidak cukup bisa dijadikan bahan pembelajaran bagi generasi yang akan datang. Padahal catatan seperti itu penting bagi generasi mendatang untuk mengetahui kekuatan sekaligus kelemahan dari pembangunan ekonomi di zaman Orde Baru.

Di samping hal-hal yang positif, seperti bimas, puskesmas, posyandu, dan pengendalian tingkat kelahiran, ada hal-hal yang membuat perjalanan bangsa sempat oleng, seperti kasus Pertamina dan korupsi di Bulog. Bahkan, yang terakhir ketika perekonomian Indonesia terempas oleh krisis keuangan yang melanda Asia Tenggara tahun 1997 yang ditengarai disebabkan juga oleh ditinggalkannya Soeharto oleh para konglomerat yang ia besarkan.

Mengenang ke belakang

Buku Soeharto, The Life and Legacy of Indonesia's Second President yang ditulis Retnowati Abdulgani-Knapp tidak bisa dilepaskan dari konteks keinginan mantan Presiden RI itu untuk menuliskan perjalanan sejarah yang telah ia lalui. Buku itu menjadi sebuah otobiografi yang hidup karena tidak hanya menceritakan kejayaannya, tetapi seluruh kehidupan Soeharto mulai dari lahir sampai masa tuanya sekarang ini yang tak lepas dari kecaman dan berbagai tuduhan.

Retnowati sangat beruntung karena ia putri dari tokoh kemerdekaan Roeslan Abdulgani sehingga punya akses untuk mendengar langsung semua cerita itu dari sang mantan Presiden. Sayang, kesempatan itu diperoleh di saat Soeharto sudah berusia 86 tahun dan berulang kali keluar-masuk rumah sakit. Meski tidak dimungkiri ingatannya masih sangat kuat, Soeharto tak cukup lancar menyampaikan pikirannya. Akibatnya, Retnowati terpaksa untuk menerjemahkan beberapa pikiran Soeharto itu agar bisa ditangkap lebih mudah oleh pembaca.

Meski demikian, buku tentang Soeharto—yang akan diluncurkan tanggal 12 April di Singapura dan tanggal 25 April di Jakarta—tetap menarik untuk diikuti, apalagi Retnowati secara baik mampu mengangkat isu-isu sensitif yang menjadi pertanyaan banyak pihak. Seperti soal siapa orangtua Soeharto yang sebenarnya, peran Ibu Tien dalam kehidupan Soeharto, para putra-putri, soal yayasan yang sekarang sedang diutak-utik kembali, hubungan dengan para konglomerat, serta teman-temannya yang setia dan yang mengkhianati.

Salah satu episode yang diangkat secara baik dan menarik untuk menjadi pengetahuan kita adalah saat-saat menjelang Soeharto harus lengser dari kursi kepresidenan. Bagaimana ia berupaya untuk bisa mengendalikan krisis ekonomi, termasuk kemungkinan mem-peg rupiah terhadap dollar AS seperti diusulkan ahli moneter AS, Steve Hanke, dengan Currency Board System-nya. Untuk mencegah agar Soeharto tak melakukan itu, Presiden AS Bill Clinton mengirim mantan Wakil Presiden Walter Mondale untuk menemuinya di Jakarta, Maret 1998.

Dalam perjalanan pulang dan mampir di Singapura, Mondale bertemu PM Goh Chok Tong dan Menteri Senior Lee Kuan Yew. Mondale sempat bertanya apakah Soeharto seorang pahlawan atau penjahat (crook)?

Jawaban yang disampaikan Lee Kuan Yew sangat menarik. "Sebagai Presiden Indonesia, Soeharto merasa dirinya seperti seorang sultan besar dari kerajaan besar. Ia merasa wajar apabila putra-putrinya mendapatkan privilese seperti halnya para pangeran dan putri pangeran di Kerajaan Solo. Dia melihat dirinya sebagai seorang patriot. Saya juga tidak mengklasifikasikan dia sebagai seorang penjahat (crook)."

Peluncuran Buku
Sosok Soeharto Harus Dilihat secara Lebih Lengkap

Singapura, Kompas - Penilaian terhadap mantan Presiden Soeharto tidak bisa hanya dilihat dari fase terakhir kepemimpinannya. Apalagi, faktanya, sumbangsih Soeharto terhadap dunia dan kawasan sangat besar.

Penilaian tersebut terungkap pada acara bedah buku Soeharto, The Life and Legacy Indonesia Second’s President karya Retnowati Abdulgani-Knapp yang diselenggarakan Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) dan penerbit Marshall-Cavendish di Singapura, Kamis (12/4).

K Kesavapany dari ISEAS menjelaskan, stabilitas dan kemakmuran yang dirasakan masyarakat Asia Tenggara sekarang ini tidak terlepas dari peranan Soeharto. "Ia merupakan tokoh yang sangat penting untuk menjadikan Asia Tenggara seperti sekarang," kata Kesavapany.

Mantan Dubes Singapura untuk Indonesia, Barry Desker, membenarkan penilaian tersebut. Ia masih ingat bagaimana sikap yang ditempuh Soeharto ketika Singapura mengizinkan wilayahnya dijadikan pangkalan militer AS untuk menggantikan Subic dan Clark, Filipina. Juga ketika Inggris dan Australia ingin menerapkan "Rute Kanguru", di mana kedua negara itu bersepakat untuk tidak menjadikan Singapura sebagai tempat transit.

"Hal yang paling tidak pernah dilupakan Singapura adalah saat Indonesia mengalami krisis beras di tahun 1965 dan meminjam dari Singapura 10.000 ton. Ketika harga beras naik dan Singapura memutuskan agar Indonesia tak usah menggantinya, Soeharto tetap memutuskan menggantinya, bahkan dengan kualitas yang lebih baik. Bagi Singapura, Soeharto adalah orang yang bisa dipercaya," tutur Desker.

Ia tidak menutup mata bahwa pada menjelang akhir masa jabatannya muncul kesan Soeharto yang korup, yang melanggar hak asasi manusia, dan antidemokrasi. Namun, akhir-akhir ini, terutama ketika Soeharto sakit, terlihat begitu banyak pejabat Indonesia yang menjenguknya.

"Menjadi pertanyaan, apakah Soeharto itu buruk dan semua legacy-nya negatif? Saya kira kalau dilihat dari perspektif bangsa- bangsa Asia Tenggara ia adalah tokoh yang pantas dihormati," ujar Desker.

Retnowati menjelaskan, buku yang ditulisnya sengaja dibuat dalam bahasa Inggris agar masyarakat dunia mengetahui sejarah Indonesia. Selama ini ia melihat kebanyakan buku-buku tentang Indonesia hanya berbicara kepentingan dalam negeri saja.

"Saya pribadi juga ingin membuat buku yang kualitasnya buku internasional. Setelah ini tentunya saya mengharapkan buku ini bisa diterbitkan dalam bahasa Indonesia," ujar Retnowati.

Pahami kultur Jawa

Mantan Gubernur Bank Indonesia Soedradjad Djiwandono memuji buku yang ditulis Retnowati karena bisa mengangkat tokoh yang masih menjadi kontroversi di Indonesia dalam perspektif yang tepat. Penulis bisa memahami nilai, tradisi, dan kultur Jawa secara tepat sehingga pesan yang ingin disampaikan dalam buku itu bisa sesuai dengan apa yang ingin disampaikan.

Soedradjad menilai, bagian dari buku ini yang mengangkat masalah yayasan memberikan informasi yang sangat baik. Di sana bisa dipahami mengenai Presiden Soeharto mengapa sampai membuat yayasan dan apa yang ia inginkan dengan yayasan yang dibentuknya itu.

"Tampak sekali Presiden Soeharto tidak merasa puas dengan kinerja dari institusi formal yang ada. Dengan hadirnya yayasan maka program yang diinginkan, baik untuk membantu pendidikan, mengentaskan kemiskinan, maupun kesehatan bisa berjalan lebih cepat," kata Soedradjad.

Memang kebijakan itu membawa masalah terhadap institusi resmi dan juga terhadap soal transparansi maupun akuntabilitas dari penggunaan dananya. Namun kalau kita ingin menilai kebijakan tersebut, menurut Soedradjad, kita harus melihatnya secara lebih lengkap. (tom)

New York (ANTARA News) - Mantan Presiden Soeharto menempati urutan pertama daftar pemimpin politik dunia yang diperkirakan mencuri kekayaan negara dalam jumlah besar selama kurun waktu beberapa puluh tahun terakhir.

Daftar tersebut tercantum dalam buku panduan yang dikeluarkan oleh PBB dan Bank Dunia bersamaan dengan peluncuran Prakarsa Penemuan Kembali Kekayaan Yang Dicuri (Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative di Markas Besar PBB, New York, Senin.

Peluncuran prakarsa dihadiri oleh Sekjen PBB Ban Ki-moon, Presiden Bank Dunia Robert B. Zoellick, dan Direktur Kantor PBB untuk masalah Obat-obatan terlarang dan Kejahatan (UNODC) Antonio Maria Costa, serta para pejabat tinggi sejumlah negara anggota PBB, termasuk Deputi Watap RI untuk PBB, Adiyatwidi Adiwoso, dan Direktur Perjanjian Internasional Deplu-RI Arif Havas Oegroseno.

Daftar tersebut mencantumkan 'Mohamad Soeharto (1967-1998)' pada urutan teratas tabel "Perkiraan Dana yang Kemungkinan Dicuri dari sembilan Negara', dengan kekayaan yang diperkirakan dicuri Soeharto berjumlah 15 miliar dolar hingga 35 miliar dolar AS.

Temuan PBB-Bank Dunia itu menyebutkan perkiraan total PDB Indonesia setiap tahunnya pada rezim Soeharto 1970-1998 sebesar 86,6 miliar dolar AS.

Indonesia, seperti yang diungkapkan Arif Havas Oegroseno, akan mengajukan permintaan bantuan kepada StAR Initiative untuk berusaha mengembalikan kekayaan negara yang diperkirakan dicuri Soeharto.

Menurut rencana, Havas pada Jumat (21/9) akan bertemu dengan pihak Bank Dunia di Washington DC untuk membahas rencana Indonesia tersebut.

Pembahasan di Washington nanti, kata Havas yang ditemui sebelum peluncuran StAR Initiative, akan berkisar kepada penaksiran kemungkinan mengumpulkan kembali kekayaan yang diperkirakan dicuri Soeharto serta langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan setelah itu.

Dengan demikian, saat ini belum diketahui di mana saja kekayaan yang diperkirakan dicuri Soeharto tersebar dan dapat dikumpulkan kembali.

Sementara itu, mengenai bantuan apa yang dapat diberikan kepada negara-negara yang ingin mengumpulkan kembali kekayaan negara yang dicuri oleh pemimpin politik mereka, Presiden Bank Dunia Robert B. Zoellick mengungkapkan bahwa StAR Inisiatif dapat membantu memperkuat kemampuan tim nasional suatu negara untuk mengembalikan harta yang dicuri.

Untuk itu, ujar Zoellick, diperlukan antara lain dukungan perundang-undangan di negara yang bersangkutan, pelatihan dan peningkatan kemampuan bagi pihak-pihak terkait di bidang hukum serta kerjasama antar-negara dalam mengumpulkan kembali kekayaan yang diparkir di suatu negara tertentu.

Berkaitan dengan itu, ketika menjawab pertanyaan, Direktur UNODC Antonio Maria Costa mengatakan, pengembalian kekayaan yang diparkir di luar negeri juga akan memerlukan perjanjian ekstradisi antara negara-negara yang bersangkutan.

Selain Soeharto, pemimpin politik dunia lainnya yang diperkirakan mencuri kekayaan negara adalah Ferdinand Marcos dari Filipina (1972-1986) dengan 5-10 miliar dolar AS; Mobutu Sese Seko dari Zaire (1965-1997) dengan lima miliar dolar AS; Sani Abacha dari Nigeria (1993-1998) dengan 2-5 miliar dolar AS serta Slobodan Milosevic dari Serbia/Yugoslavia (1989-2000) dengan satu miliar dolar AS.

Di bawah mereka, terdapat nama Jean-Claude Duvalier dari Haiti (1971-1986) yang diperkirakan mencuri 300-800 juta dolar AS; Alberto Fujimori dari Peru (1990-2000) dengan 600 juta dolar AS, Pavio Lazarenko dari Ukraina (1996-1997) dengan 114 hingga 200 juta dolar AS; Arnoldo Aleman dari Nikaragua (1997-2002) dengan 100 juta dolar AS dan Joseph Estrada dari Filipina (1998-2001) dengan 70 hingga 80 juta dolar AS.

Daftar 'Perkiraan Dana yang Kemungkinan Dicuri dari sembilan Negara' disiapkan oleh Transparency Internasional (TI) dan Bank Dunia.

Namun menurut TI, pemimpin dunia yang tercantum dalam daftar tersebut tidak berarti menjadi sembilan pimpinan dunia terkorup.

TI juga mengungkapkan bahwa sumber-sumber yang dijadikan bahan untuk membuat daftar tersebut didapat melalui informasi dari berbagai media massa.

Satu-satunya informasi yang didapatkan secara resmi dari sumber suatu negara adalah dari Peru, yaitu berkaitan dengan kemungkinan keterlibatan Alberto Fujimori dalam menghilangkan kekayaan negara tersebut.

Menurut catatan PBB-Bank Dunia, Filipina akhirnya memperoleh kembali 624 juta dolar dari uang yang diparkir Ferdinand Marcos di Swiss.

Antara Agustus 2001-2004, Peru dapat memperoleh kembali sekitar 180 juta dolar yang dicuri oleh Vladimiro Montesinos dari beberapa tempat, seperti Swiss, Cayman Islands dan Amerika Serikat.

Nigeria antara September 2005 dan awal tahun 2006 berhasil mengumpulkan kembali 505 juta dolar AS dari Sani Abacha, yang kekayaannya dibekukan oleh pihak berwenang Swiss.

Pada Juli 2006, pihak berwenang Inggris mengembalikan 1.9 juta dolar AS yang dicurigai sebagai aset yang dikumpulkan secara ilegal oleh Diepreye Alamieyeseigha, Gubernur Bayelsa, negara bagian di Nigeria yang dikenal kaya akan minyak.

Namun PBB-Bank Dunia mengingatkan bahwa pengembalian aset negara yang dicuri akan sangat memakan waktu, memerlukan kredibilitas dan upaya yang berkelanjutan serta keinginan politik yang kuat dari suatu negara.(

Hahahaha... Your ex leader is the "best" corruptor in the world history ....
How can you still treat him like "God" .. ?